Recovery pasca covid 19
Menata Kembali
Kedaulatan Komunikasi
Sejak
Desember 2019 sampai Desember 2020 ke depan, dunia diprediksi masih
dicekam pandemic. Negara-negara di berbagai belahan dunia memiliki struktur
respon yang hampir sama, karena tatacara penanganan pandemi itu bersumber dari
lembaga yang sama: WHO. Memang ada sedikit perbedaan di sejumlah negara terkait
dengan kapasitas sumber daya negara melakukan respon, seperti Korea Selatan
merespon tanpa lockdown sampai negara-negara Afrika, India yang menerapkan
lockdown dengan penjagaan ketat. China menggunakan bantuan Internet of Thing (IoT) dalam pelaksanaan karantina wilayah. Pun Indonesia, menerapkan cara yang sedikit
berbeda: Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang plus-plus. Cara Respon setiap
negara-negara itulah yang mendatangkan tiga konsekuensi pokok: perombakan tata ekonomi, perubahan sosial,
ketergantungan komunikasi satellites. Sedangkan dampak dari virus itu hanya
dua: terinfeksi-sembuh atau terinfeksi-tidak sembuh.
Dari tiga konsekuensi pokok itu, dunia
mengalamai perubahan. Perombakan ekonomi diawali dengan masa delay, atau menghentikan sama sekali
kegiatan ekonomi kecuali kegiatan terkait industry dasar pokok dan kesehatan
sementara waktu selama masa tertentu demi mengurangi resiko penularan.
Perombakan ini mendatangkan dampak destruksi ekonomi, terutama di sektor riil.
Sektor financial cenderung safety karena mendapatkan backup dari pemerintahan
masing-masing. Perubahan sosial terlihat pada perubahan sikap masyarakat dalam
berinteraksi dengan orang lain: orang lain selalu dicurigai sebagai carier maka
semua tindakan didasarkan pada kecurigaan. Dari kegiatan keagamaan sampai
kegiatan budaya yang berbasis interaksi fisik, karena curiga itu, maka
ditiadakan sementara. Semua interaksi
dialihkan pada moda komunikasi by phone,
virtual, digital. Sistem komunikasi ini semua berbasis satelit. Dari
mengajar siswa-siswa sampai MTQ 2020 digelar secara virtual. Dunia dalam
genggaman virtualitas.
Menganyam
kembali (recovery)Kerusakan Pasca Pandemi
Dari tiga
perubahan itu, efek destruksi terberat adalah di komunikasi, karena terbukti
sudah bahwa masyarakat tidak punya suatu moda perangkat lain selain komunikasi
satelit. Dan untuk mengakses komunikasi ini hanya dua perangkat yang disediakan
: android atau sejenis telpon pintar dan laptop atau sejenisnya. Bukti
ketergantungan pada dua perangkat ini sudah tidak terelakan, semua jenis
interaksi dunia nyata seperti mengajar, ngobrol, bekerja ternyata dapat
dialihkan ke moda komunikasi. Ketergantungan
ini menyadarkan bahwa negara perlu lebih banyak berinvestasi untuk
mengembangkan jaringan ini secara lebih luas, murah, dan aman.
Recovery pada
sektor ini juga menyadarkan bahwa sekian banyak fakultas di Indonesia yang
bertajuk komunikasi dan teknologi-komputer ternyata tidak satupun perangkat
anak negeri jebolan fakultas-fakultas itu yang dapat digunakan untuk membantu
komunikasi di saat masa karantina. Masyarakat pengajar secara melirik aplikasi
zoom, gogglemeet serta aplikasi sejenisnya. Universitas dan lembaga pendidikan
dalam negeri seolah tidak satupun yang sanggup menampung lalu lintas komunikasi
virtual ini dalam platform yang mereka selenggarakan mandiri. Semua perangkat
mereka mendadak sibuk dan over load.
Jaringan di
daerah pinggiran perkotaan yang semua tidak terlalu dihirauan oleh provider
komunikasi , masa depan harus menjadi perhatian pemerintah. Bahkan jika
diperlukan pemerintah kembali membuat suatu BUMN seperti Simpati dan dulu
Mentari untuk menangani potensi kebutuhan yang cukup besar ini. Masyarakat di
pinggiran bergantung sepenuhnya pada harga yang dipasang oleh provider dalam
berkomunikasi. Maka ketika masa pandemic dan diberlakukan karantina wilayah
atau sejenisnya, masyarakat harus menjadi pelanggan setia jasa provider
komunikasi ini, tanpa ada perubahan harga. Sedangkan dapat dipastikan ada
peningkatan konsumsi “kuota”, karena mengalihkan semua kegiatan ke dalam dunia
digital-virtual.
Dengan demikian
kita menjadi memiliki dua pekerjaan rumah yang cukup besar. Pertama adalah memperbaiki jaringan
komunikasi sampai ke pelosok desa di semua jaringan tanah air. Karena kita
tidak lagi dapat memprediksi mana daerah yang akan “terkunci” dan hanya akses
komunikasi virtual-digitallah yang memungkinkan. Anak-anak sekolah , mahasiswa
yang berasal dari daerah pinggiran tidak boleh lagi terhambat materi belajar
hanya karena kehilangan “sinyal”.
Yang kedua
adalah mengembangkan sumber daya lokal untuk benar-benar mampu menyuguhkan
platform aplikasi memadai yang dapat diakses oleh semua masyarakat secara murah
dan aman untuk kegiatan komunikasi. Bukankah sementara ini komunikasi semua
menggunakan platform yang berasal dari mancanegara, kita adalah konsumen
terbesar dan akan terus menjadi user jika tidak ada political will dari negara, pemerintah untuk mengembangkan basis
komunikasi dalam negeri yang aman.
Ketika pandemic
terjadi, kita sadar bahwa kita sangat tergantung pada komunikasi sateli dan
jasa para provider. Ketergantungan itu menjadikan harga jasa menjadi sepenuhnya
di tangan provider. Sedangkan masyarakat
menjadi konsumen yang loyal. Pada recovery ini, bagian ini mesti bukan sisi
“terdampak” tetapi telah membukakan mata publik betapa kita negara besar tetapi
masih lemah secara komunikasi. Hanya ada sedikit penyedia jasa provider
berbasis dalam negeri yang bisa bertahan.
Kita tidak dapat membayangkan jika pada saat muncul kembali pandemi,
ternyata diikuti dengan shutdownnya sistem komunikasi digital di mancanegara.
Kita akan kembali ke periode zaman analog. Semoga hal semacam itu tidak terjadi
. Bangun dan tata kembali daulat komunikasi pasca pandemi.

Menata Kembali Kedaulatan Komunikasi
BalasHapusSejak Desember 2019 sampai Desember 2020 ke depan, dunia diprediksi masih dicekam pandemic. Negara-negara di berbagai belahan dunia memiliki struktur respon yang hampir sama, karena tatacara penanganan pandemi itu bersumber dari lembaga yang sama: WHO. Memang ada sedikit perbedaan di sejumlah negara terkait dengan kapasitas sumber daya negara melakukan respon, seperti Korea Selatan merespon tanpa lockdown sampai negara-negara Afrika, India yang menerapkan lockdown dengan penjagaan ketat. China menggunakan bantuan Internet of Thing (IoT) dalam pelaksanaan karantina wilayah. Pun Indonesia, menerapkan cara yang sedikit berbeda: Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang plus-plus. Cara Respon setiap negara-negara itulah yang mendatangkan tiga konsekuensi pokok: perombakan tata ekonomi, perubahan sosial, ketergantungan komunikasi satellites. Sedangkan dampak dari virus itu hanya dua: terinfeksi-sembuh atau terinfeksi-tidak sembuh.
Jaringan di daerah pinggiran perkotaan yang semua tidak terlalu dihirauan oleh provider komunikasi , masa depan harus menjadi perhatian pemerintah. Bahkan jika diperlukan pemerintah kembali membuat suatu BUMN seperti Simpati dan dulu Mentari untuk menangani potensi kebutuhan yang cukup besar ini. Masyarakat di pinggiran bergantung sepenuhnya pada harga yang dipasang oleh provider dalam berkomunikasi. Maka ketika masa pandemic dan diberlakukan karantina wilayah atau sejenisnya, masyarakat harus menjadi pelanggan setia jasa provider komunikasi ini, tanpa ada perubahan harga. Sedangkan dapat dipastikan ada peningkatan konsumsi “kuota”, karena mengalihkan semua kegiatan ke dalam dunia digital-virtual.
Sedangkan masyarakat menjadi konsumen yang loyal. Pada recovery ini, bagian ini mesti bukan sisi “terdampak” tetapi telah membukakan mata publik betapa kita negara besar tetapi masih lemah secara komunikasi. Hanya ada sedikit penyedia jasa provider berbasis dalam negeri yang bisa bertahan. Kita tidak dapat membayangkan jika pada saat muncul kembali pandemi, ternyata diikuti dengan shutdownnya sistem komunikasi digital di mancanegara. Kita akan kembali ke periode zaman analog. Semoga hal semacam itu tidak terjadi . Bangun dan tata kembali daulat komunikasi pasca pandem